Bongkar Pagar Laut, Batalkan Sertifikat HGB pesisir demi Kesejahteraan Nelayan yang terabaikan.

JAKARTA, TNI AL bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melaksanakan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

Pembongkaran melibatkan berbagai instansi, termasuk Polairud, Bakamla RI, Nelayan dan stakeholder kemaritiman lainnya.

Baca juga: Taufiq R. Abdullah Usulkan Penguatan Regulasi Pengamanan Wilayah Laut Indonesia

Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan pembongkaran menyesuaikan dengan kondisi cuaca minimal bisa 5 kilometer dari lokasi pembongkaran pertama 2.5 Kilometer,

Pembongkaran pagar laut Tangerang dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Kecamatan Tanjung Pasir dan Kecamatan Kronjo.

Baca juga: Bakamla RI Gelar Rapat Koordinasi Harmonisasi Strategi Kamla

"Bisa lebih jauh lagi jangkauan pembongkaran, mengingat telah dikerahkan kendaraan tempur, serta puluhan kendaraan laut milik instansi gabungan dengan jumlah personil 3 kali lebih banyak"" kata Harry di Pantai Tanjung Pasir, Rabu (22/1/2025)

Pembongkaran sempat dihentikan pada Minggu (19/1/2025) dengan alasan proses evaluasi alat oleh TNI AL. Namun, di sisi lain, langkah TNI-AL membongkar pagar laut sempat direspons dengan keberatan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena dinilai merusak barang bukti.

Baca juga: Dukung Bakamla, Fadli Zon: Perlu Ada Langkah Strategis untuk Menegakkan Kedaulatan Negara

TNI AL bersama nelayan mulai membongkar pagar bambu itu pada Sabtu (18/1/ 2025 ) dipimpin Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen (Mar) Harry Indarto. setelah mengaku mendapatkan perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf TNI AL

Pagar laut misterius di wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan Tangerang itu terungkap setelah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu

Baca juga: Alami Kebocoran, Stasiun Bakamla Kupang Evakuasi Yacht New Zealand

Pagar-bambu sepanjang 30, 16 kilometer dibangun sejak era pemerintahan sebelumnya dan dibiarkan berkembang. Namun, pemerintah mengaku tidak tahu asal-usul pagar laut itu. Baru belakangan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyegel pagar laut itu dan menyatakan tak berizin.

Polemik masalah ini kian mengejutkan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nusron Wahid mengakui pagar laut misterius di Tangerang sudah mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan.

Baca juga: Al Muzammil Usul Pendekatan Kesejahteraan Nelayan untuk Atasi Konflik Natuna

Nusron mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang. Sertifikat atas nama beberapa perusahaan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) menilai penerbitan sertifikat hak atas tanah yang ada di wilayah perairan Tangerang itu melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam ketentuan itu, pemerintah dilarang memberikan hak pengusahaan atau konsesi agraria di perairan pesisir bagi para pengusaha karena dapat menimbulkan kerusakan ekosistem lingkungan atau diskriminasi secara tidak langsung.

"Menghilangkan hak tradisional yang bersifat turun-temurun, serta mengancam penghidupan nelayan tradisional, masyarakat adat, dan masyarakat lokal, " kata Walhi dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025). (hy)

Baca juga: KRI Bung Karno - 369 Perkuat Armada RI Untuk Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia